MINGGU, 16 JANUARI 2011 | 09:28 WITA | 16194 Hits
Share |

Dari Diskusi Publik Penanggulangan Kemiskinan
Parameter Kemiskinan Setiap Stakeholder tak Seragam

BAHAS KEMISKINAN.Dari kiri, Uslimin (moderator), Tan Malaka Guntur, Khudri Arsyad, dan Syarkawi Rauf dalam Diskusi Publik Penanggulangan Kemiskinan yang di Studio Mini Redaksi FAJAR, Sabtu 15 Januari.
SALAH satu kendala untuk penanggulangan kemiskinan di negeri ini, adalah tidak seragamnya parameter kemiskinan. Akibatnya, data penduduk miskin juga tidak sama dari masing-masing pemangku kepentingan.

DEMIKIAN terungkap dalam Diskusi Publik Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Harian FAJAR bekerjasama dengan FIK Ornop, Sabtu 15 Januari di Studio Mini Redaksi Harian FAJAR. Acara yang dipandu Redaktur Pelaksana Harian FAJAR, Uslimin tersebut, juga disiarkan secara langsung Fajar FM. Hadir sebagai pembicara, Kepala Bappeda Sulsel Tan Malaka Guntur, Ketua FIK Ornop Sulsel Khudri Arsyad, dan pengamat ekonomi yang juga Chief Economist BNI, Syarkawi Rauf.

Tan Malaka yang mendapat kesempatan pertama memaparkan, saat ini angka kemiskinan di Sulsel sekitar 913 ribu jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk Sulsel. Hingga 2012 mendatang, Pemprov Sulsel sebut Tan, menargetkan bisa menurunkan menjadi 732 ribu jiwa.

Untuk itu, pihaknya sudah menyediakan tujuh agenda, di antaranya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan gratis. "APBD Sulsel 2011 ada Rp1,8 triliun, ada Rp400 miliar untuk pendidikan dan kesehatan gratis," ujarnya.

Lainnya, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggenjot agro bisnis, serta mengembangkan keunggulan lokal. Juga menciptakan keadilan ekonomi di Sulsel dengan menggenjot infrastruktur, menciptakan suasana kondusif untuk investasi, penguatan kelembagaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan pemerintah. "Infrastruktur jalan Rp200 miliar, tahun lalu hanya sekitar Rp124 miliar," ungkapnya.

Pembicara lainnya, Ketua FIK Ornop Khudri Arsyad mengatakan, selama ini kita tidak memiliki cara pandang yang sama mengenai kemiskinan. Ada banyak parameter yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, salah satunya parameter kesehatan bahwa orang miskin jika mengonsumsi kurang dari 1200 kalori, demikian pula parameter ekonomi yang sifatnya makro. "Kita di Sulsel jangan hanya menggunakan pendekatan keluarga, tapi pendekatan rumah tangga miskin (RTM). Karena parameter miskin setiap KK berbeda," ujarnya.

Khudri juga mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini tidak tepat sasaran. "Ada Rp140 triliun dana KUR yang dialokasikan pemerintah, tapi tidak sampai 50 persen terserap ke daerah. Padahal kantong kemiskinan sebagian besar di daerah," sebutnya.

Rendahnya penyaluran kredit ini juga dibenarkan Tan Malaka. Menurutnya, pihaknya punya keinginan membuat lembaga penjamin kredit, akan tetapi kurang direspons perbankan. Untuk itu, pihaknya mengaku akan terus menggenjot perbankan agar KUR yang dikucurkan tepat sasaran. "Tapi pemprov dalam hal ini Gubernur mengucurkan kredit Rp1 miliar untuk industri berbasis masyarakat dengan catatan kabupaten/kota serta pengusaha juga bisa membantu masing-masing Rp1 miliar. Dengan Rp3 miliar itu, saya kira industri berbasis masyarakat bisa dihidupkan," jelasnya.

Syarkawi Rauf pada kesempatan tersebut mengatakan, tidak semua perbankan menahan kreditnya. Buktinya kata dia, BNI sudah mengucurkan kredit untuk petani dan penyalur pupuk. Memang kata dia, beberapa perbankan belum berani mengucurkan kredit untuk petani karena persoalan jaminan, sehingga kata dia perlu pendampingan dari pemerintah atau dalam bentuk intiplasma. "Kredit nanti disalurkan ke pengusaha inti, nanti mereka yang salurkan ke petani-petani," sebutnya.

Pemaparan ketiga pemateri tersebut, mendapat tanggapan dari peserta. Baharuddin Solongi dari LKP Damai mempertanyakan apakah kemiskinan berjalan alami atau ada unsur kesengajaan. Soalnya kata dia, anggaran pro poor sangat kurang, kebanyakan anggaran berputar di SKPD, dan hanya sedikit ke masyarakat miskin. Hal senada diungkapkan penanggap lainnya, Bahri. Menurutnya, anggaran selama ini lebih pro elit politik. "Belum ada program yang menyentuh masyarakat miskin di Sulsel, akses ekonomi masih terbatas khususnya infrastruktur, juga terjadi disparitas pendapatan masyarakat yang semakin lebar," jelasnya.

Muhammad Akmal dari LS2EP melihat indikator kemiskinan bisa tercermin dari besarnya keinginan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dia juga menyoroti program Pemprov Sulsel yang masih pada tataran konsep, ditandai dari SKPD yang menggenjot anggarannya pada Desember. "Pada Desember, hotel-hotel penuh dengan aktivitas SKPD yang ingin menghabiskan anggaran," kritiknya.

Hari dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melihat hal yang aneh. Menurutnya, pada saat ada pendataan kemiskinan untuk mendapatkan bantuan, maka jumlah masyarakat miskin bertambah, sebaliknya ketika ada lomba dengan parameter angka kemiskinan yang paling minim, daerah-daerah banyak yang "menyembunyikan" angka kemiskinannya. "Itu salah satu indikasi bahwa mental kita mental proyek," jelasnya. (aswadfajar@gmail.com)


KOMENTAR BERITA "Dari Diskusi Publik Penanggulangan Kemiskinan"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).